Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit memuat pasal khusus yang membahas secara detail tentang "kesehatan" seperti yang kita pahami dalam konteks modern, hak atas kesehatan warga negara tersirat dan terintegrasi dalam beberapa pasal dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pemahaman komprehensif tentang hak kesehatan dalam konteks UUD 1945 memerlukan analisis yang cermat terhadap berbagai pasal yang relevan dan implementasinya dalam praktik.
1. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945: Hak untuk Hidup Sehat dan Berkembang
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi." Meskipun tidak secara langsung menyebut "kesehatan," hak untuk hidup secara implisit mencakup hak atas kesehatan. Hidup yang layak dan bermartabat tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan yang baik. Hak untuk hidup yang sehat mencakup akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang sehat, dan informasi kesehatan yang akurat. Ini menuntut pemerintah untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, makanan bergizi, dan pencegahan penyakit. Implementasi pasal ini tercermin dalam berbagai program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat, seperti program imunisasi, penyediaan layanan kesehatan dasar, dan kampanye kesehatan publik.
Berbagai literatur hukum dan kajian akademis mendukung interpretasi ini. Hak untuk hidup, sebagaimana dijamin dalam pasal ini, bukanlah sekadar bertahan hidup, melainkan hidup yang bermutu dan sejahtera. Kesehatan menjadi elemen fundamental untuk mencapai kualitas hidup tersebut. Oleh karena itu, jaminan negara atas hak untuk hidup juga mencakup kewajiban untuk memastikan kesehatan masyarakat. Kegagalan negara dalam menyediakan akses terhadap layanan kesehatan dasar dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
2. Pasal 34 UUD 1945: Kewajiban Negara dalam Bidang Kesehatan
Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar ini berkaitan erat dengan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan. Anak-anak terlantar dan fakir miskin seringkali rentan terhadap penyakit dan kekurangan gizi. Oleh karena itu, pemeliharaan mereka oleh negara mencakup pula pemenuhan kebutuhan kesehatan mereka. Ini berarti negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan gratis atau subsidi silang bagi kelompok rentan ini.
Penerapan pasal ini diwujudkan dalam program-program bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses dan kualitas layanan, pasal 34 UUD 1945 tetap menjadi dasar hukum yang kuat bagi negara untuk memastikan akses kesehatan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Banyak penelitian dan laporan menunjukkan bahwa kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan berdasarkan status sosial ekonomi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, dan implementasi pasal 34 ini perlu terus ditingkatkan.
3. Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945: Kesehatan Mental dan Fisik
Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Kebebasan ini berkaitan dengan kesehatan mental individu. Stres, kecemasan, dan depresi dapat timbul dari penindasan kebebasan berpendapat dan berkeyakinan. Oleh karena itu, jaminan kebebasan ini juga turut menjamin kesehatan mental warga negara. Negara berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan menyediakan akses terhadap layanan kesehatan mental.
Sayangnya, kesehatan mental seringkali terabaikan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Stigma sosial dan minimnya tenaga profesional kesehatan mental menjadi tantangan besar dalam upaya untuk mewujudkan hak atas kesehatan mental sebagaimana yang tersirat dalam pasal ini. Perlu upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mental di seluruh Indonesia.
4. Pasal 33 UUD 1945: Perekonomian yang Berkeadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 33 UUD 1945 menyatakan tentang sistem perekonomian yang berkeadilan dan berlandaskan demokrasi ekonomi. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Kesejahteraan ekonomi yang merata akan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, perumahan yang layak, dan lingkungan hidup yang sehat. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan faktor risiko utama bagi kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi yang berkeadilan merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal.
Implementasi pasal ini terkait erat dengan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah mewujudkan pemerataan pembangunan yang signifikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
5. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945: Kesehatan sebagai Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hak atas pekerjaan yang layak berkaitan erat dengan kesehatan, karena pekerjaan yang layak memberikan akses terhadap pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Di sisi lain, pekerjaan juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental pekerja, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja.
Implementasi pasal ini diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, termasuk peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Meskipun demikian, pengawasan dan penegakan peraturan K3 masih perlu ditingkatkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja di Indonesia.
6. Implementasi dan Tantangan dalam Mewujudkan Hak Atas Kesehatan
Mewujudkan hak atas kesehatan sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 merupakan proses yang kompleks dan terus berlanjut. Berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk kesenjangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan perdesaan, kualitas layanan kesehatan yang masih belum merata, minimnya sumber daya manusia kesehatan, dan masalah pendanaan. Untuk itu, diperlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hak atas kesehatan yang layak. Perlu juga adanya evaluasi dan revisi terhadap peraturan perundangan di bawah UUD 1945 agar lebih sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan juga sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program-program kesehatan.
