Peraturan Menteri Kesehatan Mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Niki Salamah

Peraturan Menteri Kesehatan Mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Peraturan Menteri Kesehatan Mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pendahuluan:
Tidak ada


Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatur berbagai aspek terkait layanan kesehatan di Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM adalah ukuran atau acuan yang digunakan untuk menentukan kualitas minimal yang harus diberikan oleh sebuah fasilitas kesehatan kepada pasien atau masyarakat. Penerapan SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang sama baiknya, terlepas dari lokasi geografis, status sosial ekonomi, atau jenis fasilitas kesehatan tersebut.

Permenkes tentang SPM merupakan peraturan yang mengatur secara rinci tentang standar yang harus dipenuhi oleh setiap fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, apotek, atau puskesmas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Beberapa hal yang biasanya diatur dalam permenkes tentang SPM antara lain:

  1. Standar fasilitas fisik: mengatur tentang desain, luas ruangan, kebersihan, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan keamanan fasilitas kesehatan.
  2. Standar tenaga kesehatan: mengatur tentang kualifikasi, jumlah, dan kompetensi tenaga medis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan.
  3. Standar pelayanan medis: mengatur tentang prosedur medis, diagnosis, dan tatalaksana penyakit yang harus dilakukan oleh tenaga medis.
  4. Standar pelayanan keperawatan: mengatur tentang perawatan pasien, penggunaan alat kesehatan, dan tindakan keperawatan yang harus dilakukan oleh perawat.
  5. Standar pelayanan farmasi: mengatur tentang pengelolaan obat, penyimpanan, penyaluran, dan penggunaan obat yang aman dan tepat di fasilitas kesehatan.
  6. Standar administrasi dan manajemen: mengatur tentang pengelolaan administrasi, keuangan, rekam medis, pengawasan, dan evaluasi kinerja fasilitas kesehatan.

Permenkes tentang SPM juga mencakup tentang penilaian atau akreditasi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan harus memenuhi SPM dan menjalani proses akreditasi agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

BACA JUGA:   Pentingnya Posyandu Remaja: Gerbang Menuju Masyarakat Sehat dan Berdaya

Penegakan permenkes tentang SPM dilakukan secara bertahap dan terus-menerus oleh Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan di Indonesia terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kesimpulan:
Tidak ada

Also Read

Bagikan: