Kesehatan masyarakat Indonesia bukanlah pembangunan yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan proses panjang dan kompleks, yang akarnya dapat ditelusuri hingga masa penjajahan Jepang. Meskipun tercatat sebagai periode penuh penderitaan dan eksploitasi, masa penjajahan Jepang memberikan beberapa kontribusi, meski seringkali dengan motif dan implementasi yang kontroversial, terhadap sistem kesehatan masyarakat Indonesia seperti yang kita kenal saat ini. Pengaruhnya berkembang dan berevolusi setelah kemerdekaan, membentuk fondasi, sekaligus juga tantangan, bagi perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia selanjutnya.
1. Sistem Kesehatan di Indonesia Pra-Jepang: Dasar yang Lemah
Sebelum pendudukan Jepang, sistem kesehatan di Indonesia (Hindia Belanda) sudah ada, namun sangat timpang dan terbatas jangkauannya. Sistem ini dirancang lebih untuk melayani kepentingan ekonomi penjajah daripada kesejahteraan rakyat pribumi. Fasilitas kesehatan yang memadai umumnya terkonsentrasi di perkotaan dan hanya bisa diakses oleh kalangan elite dan Eropa. Sementara itu, mayoritas penduduk di pedesaan kekurangan akses terhadap layanan kesehatan dasar, seperti pengobatan, sanitasi, dan pendidikan kesehatan. Penyakit menular seperti malaria, kolera, dan cacar merupakan ancaman konstan bagi penduduk, dengan angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang rendah.
Sumber-sumber sejarah mencatat peran lembaga-lembaga kesehatan Belanda yang terbatas dan terpusat. Mereka lebih fokus pada pencegahan penyakit yang mengancam kepentingan ekonomi, seperti penyakit yang menyerang tenaga kerja perkebunan. Kesehatan masyarakat pribumi sering kali diabaikan, kecuali jika ada wabah penyakit yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Minimnya sumber daya manusia di bidang kesehatan, keterbatasan infrastruktur, dan diskriminasi yang sistemik memperparah situasi. Kurangnya kesadaran kesehatan dan praktik-praktik higiene yang buruk di masyarakat juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian.
2. Era Pendudukan Jepang: Mobilisasi dan Fokus pada Kesehatan Tentara
Kedatangan Jepang pada tahun 1942 menandai babak baru dalam sejarah kesehatan masyarakat Indonesia. Prioritas utama Jepang bukanlah kesejahteraan rakyat Indonesia, melainkan mobilisasi sumber daya untuk mendukung upaya perang mereka. Sistem kesehatan yang ada diubah dan diadaptasi untuk melayani kepentingan militer Jepang. Fasilitas kesehatan yang telah ada direlokasi atau digunakan untuk kepentingan militer, sementara pembangunan fasilitas kesehatan baru didorong oleh kebutuhan militer, bukan kebutuhan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Meskipun demikian, beberapa program kesehatan publik dijalankan, meskipun terkadang dengan cara yang paksa dan kejam. Jepang melakukan kampanye pemberantasan penyakit menular tertentu, terutama yang dapat melemahkan tenaga kerja mereka. Program-program ini, seperti vaksinasi dan pemberantasan penyakit malaria dan disentri, memiliki dampak positif meskipun seringkali dijalankan dengan cara yang tidak manusiawi dan mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Keberhasilan program-program ini lebih disebabkan oleh kebutuhan Jepang untuk memiliki tenaga kerja yang sehat daripada kepedulian terhadap kesehatan rakyat Indonesia.
3. Penggunaan Tenaga Kesehatan Lokal: Peluang dan Tantangan
Dalam konteks kekurangan tenaga kesehatan Jepang, mereka terpaksa memanfaatkan tenaga kesehatan lokal, seperti dokter, bidan, dan perawat Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi tenaga kesehatan Indonesia untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kemampuan mereka. Namun, pelatihan dan supervisi yang diberikan seringkali kurang memadai dan terburu-buru. Selain itu, tenaga kesehatan lokal seringkali dibebani tugas berat dan bekerja dalam kondisi yang sulit.
Pelatihan yang diberikan lebih berfokus pada kebutuhan militer Jepang, seperti perawatan luka perang dan penyakit yang berhubungan dengan kondisi perang. Kurangnya fokus pada kesehatan masyarakat secara komprehensif membatasi dampak positif dari penggunaan tenaga kesehatan lokal ini dalam jangka panjang. Pengalaman ini, meskipun keras dan penuh tantangan, menjadi bagian penting dalam sejarah pengembangan tenaga kesehatan Indonesia.
4. Dampak Negatif Penjajahan Jepang terhadap Kesehatan Masyarakat
Meskipun ada beberapa program kesehatan yang dijalankan, pendudukan Jepang berdampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Kekurangan pangan, penindasan, dan kerja paksa mengakibatkan penurunan kondisi kesehatan dan peningkatan angka kematian di kalangan masyarakat. Wabah penyakit menular juga meningkat akibat sanitasi yang buruk dan kondisi hidup yang memprihatinkan. Pemindahan penduduk secara paksa juga menyebarkan penyakit dan menyebabkan kerusakan infrastruktur kesehatan yang telah ada.
Kekejaman Jepang dan prioritas mereka pada kebutuhan militer mengakibatkan sistem kesehatan masyarakat Indonesia terpuruk. Penggunaan tenaga kesehatan lokal, walaupun membuka peluang peningkatan keahlian, tidak mampu mengimbangi dampak negatif yang lebih besar. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, kekurangan gizi, dan kondisi kehidupan yang buruk menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
5. Warisan dan Pelajaran dari Masa Penjajahan Jepang: Pondasi yang Tidak Sempurna
Masa penjajahan Jepang, meskipun penuh penderitaan, meninggalkan warisan yang kompleks terhadap sistem kesehatan masyarakat Indonesia. Penggunaan tenaga kesehatan lokal dan beberapa program pemberantasan penyakit menular memberikan dasar, albeit yang tidak sempurna, untuk pengembangan sistem kesehatan pasca-kemerdekaan. Namun, dampak negatif yang diakibatkan oleh kebijakan Jepang, terutama kekurangan gizi dan kerusakan infrastruktur, membutuhkan upaya besar untuk diperbaiki. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana politik dan kepentingan ideologis dapat berdampak besar pada sistem kesehatan masyarakat.
Pengalaman ini juga menggarisbawahi pentingnya kesehatan masyarakat sebagai komponen penting dalam pembangunan nasional. Penanganan kesehatan masyarakat yang buruk dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, seperti yang terjadi selama masa penjajahan Jepang. Oleh karena itu, memahami sejarah kesehatan masyarakat di masa penjajahan Jepang sangat penting untuk merumuskan kebijakan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan di masa depan.
6. Menuju Sistem Kesehatan Modern di Indonesia: Tantangan dan Harapan
Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem kesehatan masyarakat yang komprehensif dan merata. Warisan buruk dari masa penjajahan, baik Jepang maupun Belanda, membutuhkan upaya yang gigih untuk diperbaiki. Pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat menjadi fokus utama. Namun, tantangan ekonomi dan politik sering kali menghambat kemajuan.
Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam bidang kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup meningkat, angka kematian bayi menurun, dan cakupan imunisasi meningkat. Program-program kesehatan masyarakat, seperti program imunisasi dan program pemberantasan penyakit menular, telah berhasil menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit tersebut. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar, seperti ketidakmerataan akses layanan kesehatan, penyakit tidak menular yang meningkat, dan permasalahan kesehatan lingkungan. Memahami sejarah kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk warisan masa penjajahan Jepang, sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan membangun sistem kesehatan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.
